TINJAUAN HISTORIS POLITIK AGRARIA

Dalam sejarah dan politik  perkembangan kepemilikan hak atas tanah paling tidak Indonesia telah mengalami enam  kali  goncangan antara lain :

 

  1. Pada masa Belanda  meninggalkan Indonesia dan Jepang menjadi penjajah baru, dalam masa ini penataan kepemilikan  hak atas tanah mengalami  fase awal penataan karena aturan-aturan dan penguasaan tanah  masih atas nama penjajah Belanda sementara Indonesia dikuasai penjajah Jepang. Dalam masa ini sebagian besar tanah bekas perkebunan Belanda dikuasai Jepang  dan belum dilakukan penataan secara teratur, karena hanya kurun waktu 3,5 Tahun Jepang sudah meninggalkan Indonesia.

  2. Pada masa kemerdekaan, pada masa ini penataan tanah eks perkebunan dan tanah yang bersifat massal  banyak dikuasai oleh darurat militer yang bekerjasama dengan penduduk setempat untuk menggarap lahan bekas perkebunan  serta tanah-tanah yang bersifat massal  tersebut , sehingga belum ada penataan secara pasti tentang kepemilikan hak atas tanah.

  3. Pada masa diundangkan UUPA 1960, pada masa ini penataan kepemilikan tanah mulai dilakukan dengan dasar-dasar hukum yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, termasuk didalamnya adalah tanah-tanah yang menjadi obyek Landreform tahun 1964  SK/49/KA/64 tentang redistribusi tentang tanah perkebunan dan tanah yang tidak bertuan  untuk kepentingan penduduk dan desa yang ada disekitar perkebunan dan tanah yang tidak bertuan tersebut, dan belum tuntas mengenai penataan tanah sudah muncul gejolak  tahun 1965 tentang G.30 S / PKI yang menyisahkan  persoalan tentang penataan tanah tersebut.

  4. Pada masa perubahan dari Rezim Orde lama ke Rezim Orde baru dalam masa ini persoalan tanah bermunculan  karena kepemilikan tanah  secara legal dilakukan dengan cara – cara paksa oleh mereka yang berkuasa secara politik pada waktu itu terhadap mereka yang dianggap G.30.S/PKI. Sehingga penataan tanah pada masa Orde baru tersebut tidak bisa memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada masa itu.  Meskipun demikian masyarakat tidak mengalami gejolak karena ditekan oleh pihak aparat keamanan dengan dasar stabilitas keamanan.

  5. Masa Reformasi pergantian dari Rezim Orde baru ke Reformasi menyisakan problem pertanahan yang mengakibatkan tuntutan warga yang merasa dirampas haknya pada masa Orde baru  muncul dipermukaan sehingga hampir  mencapai 50 %  tanah di Indonesia bermasalah. Era Reformasi yang sedang berkembang di masyarakat , serta konsep Desentralisasi (otonomi daerah) yang dicanangkan sejak tumbangnya Rezim Orde baru menjadi dimungkinkan penyelesaian sengketa hukum dilakukan dengan cara non litigasi, sebab penyelesaian ini sebetulnya adalah alternatif  penyelesaian yang lebih cepat, singkat dan dengan biaya murah, serta menjamin jalan konpromi terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

 

Sengketa hak  atas tanah anyak terjadi di berbagai tempat hampir di seluruh Indonesia, baik dipelosok-pelosok desa maupun di perkotaan, sebab tanah tidak akan bertambah  luasnya sementara itu komunitas manusia setiap waktu selalu bertambah seperti deret hitung.  Dengan  demikian persoalan sengketa  hak atas tanah tidak akan pernah berakhir, bahkan akan terus mengalami peningkatan seiring pertambahan jumlah manusia itu sendiri.

”   Masa Reformasi  telah merubah perilaku masyarakat  untuk melakukan  perubahan terhadap kepemilikan tanah, dengan demikian gejolak masyarakat menuntut tanah mulai Nampak dengan longgarnya tekanan terhadap masyarakat  secara keseluruhan.  Keberanian masyarakat menuntut hak atas tanah perkebunan muncul   bersamaan dengan tumbangnya Rezim otoriter  Orde baru dan meluasnya jaringan organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang penguatan masyarakat basis, khususnya kaum petani dan buruh tani yang selama Pemerintahan Orde Baru banyak dipinggirkan dan banyak tekanan. Perubahan perilaku masyarakat Nampak mengedepan pada berapa dekade terakhir , sehingga gerakan buruh tani dan kaum tani seolah secara spontan hampir diseluruh wilayah Indonesia  dengan format dan bentuk yang hampir sama, oleh karena itu bisa diasumsikan munculnya sebuah jaringan yang mulai menguat terhadap kaum tani dan buruh tani yang selama Pemerintahan Orde baru banyak dipinggirkan dan mendapat tekanan. ”

 

Kondisi  sebagaimana gambaran di atas sebenarnya merupakan sebuah problem yang sudah lama ada, akan tetapi baru pada saat sekarang Nampak mengedepan, karena faktor  kebebasan dan euphoria  yang berlebihan dari perubahan Rezim yang awalnya otoriter ke rezim yang lebih longgar.

Sejak diperlakukannya UUPA Tahun 1960 (LN 104 Tahun 1960)  seharusnya problem pertanahan bisa dituntaskan, akan tetapi dalam kenyataannya menyisakan problem yang tidak sedikit harus dipecahkan pada masa sekarang, yaitu

 

  • Masih cukup  banyak unsur dari ketentuan UUPA 1960 sampai kini belum ada penjabaran yang jelas, misalnya : fungsi sosial hak milik atas tana

  • Ada juga Undang-Undang Pokok Lain misalnya  misalnya Undang-Undang Pokok Kehutanan  Tahun 1941 /1999 (LN 167 Tahun 1999)  yang sempat membuka jalur HPH bagi perusahaan besar loging kayu hutan alami dimana jelas ada intervensi hukum oleh Negara yang mirip pernyataan domein dari Hindia Belanda, atas lahan tak terpakai oleh penduduk pribumi (woeste  gronden)

 

Problem pertanahan muncul tidak hanya pada daerah tertentu  di Indonesia, akan tetapi hampir bisa dikatakan meluas berbagai daerah termasuk Jawa dan Luar jawa. Dalam kurun waktu 10 Tahun terakhir tercatat ketegangan-ketegangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Propinsi dan Kabupaten/kota ),  antara DPR Pusat dan DPR Daerah, antara Kadin dan masyarakat sector informal (masyarakat kecil, petani, buruh tani)  antara DPRD dengan ABRI, antara beragam dinas/sektor dan juga antara penduduk pribumi dan pendatang, antara perkebunan negeri dan swasta .

 

Dari penelusuran lewat peraturan perundang-undangan dapat juga diungkap latar belakang, keadaan serta sebab-sebab keberanian masyarakat secara sporadis menuntut kembalinya hak garapan, langkah-langkah apa saja yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam penyelesaian kasus tersebut dan juga faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan atas penyelesaian berbagai kasus sengketa antara pihak perkebunan dengan masyarakat yang menuntut kembalinya hak garapan mereka.

 

Mdjum.blog online.

KAPITALISME.

Kapital adalah suatu paham yang meyakinkan bahwa pemilik modal bisa amelakukan usahanya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya.

SOSIALISME.

Sistem Sosialisme sebenarnya cukup sederhana berpijak pada konsep Karl Marx tentang penghapusan kepemilikan hak pribadi, pprinsip ekonomi, sosialisme menekankan agar status kepemilikan swasta dihapuskan dalam beberapa komoditas penting dan menjadi kebutuhan masyarakat banyak seperti air, listrik, bahan pangan dan sebagainya.

POPULISME.

Adalah paham yang mengakui dan menjunjung tinggi kearifan dan keutamaan masyarakat dan rakyat kecil.

Mdjum.blog online.

HUBUNGAN MANUSIA DAN TANAH.

Bahwa hubungan manusia dan tanah adalah tidak dapat terpisahkan, karena tanah, selalu mengikuti secara administrasi  juga terhadap  kepemilikan, yang  dikuasai manusia kepada tanah, antara lain  Pewarisan, jual beli  maupun pengelolaan tanah.

HAK MILIK PRIVAT ATAS TANAH.

Hak milik diatur di dalam Buku II KUH Perdata, UU No.5 Tahun 1960, dan Buku III NBW. Di dalam KUH Perdata Hak Milik diatur di dalam Pasal 570 KUH Perdata s/d  624 KUH Perdata, sedangkan didalam UU No.5 Tahun 1960. Diatur dalam Pasal 20 s/d 27 UU No.5 Tahun 1960.

Hak Milik  :

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya , asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan tidak mengganggu hak orang lain  (Pasal 570 KUH Perdata)  dan penengertian hak milik dalam pasal 570 KUH Perdata dalam arti luas karena benda yang dapat menjadi obyek Hak milik, tidak hanya benda bergerak , tetapi juga tidak bergerak , sedangkan dalam rumusan Pasal 20 UU No.5 Tahun 1960, dimana didalam rumusannya hanya mengenai benda tidak bergerak , khususnya atas tanah , Pasal 20 UU No.5 Tahun 1960 berbunyi

 

“ Hak Milik Adalah Hak Turun-temurun, Terkuat dan Terpenuh yang dapat dipunyai orang Atas Tanah dengan mengingat  ketentuan yang tercantum dalam pasal 6 UUPA “


Pada dasarnya, pemilik atas tanah dapat menggunakan haknya sesuai dengan kehendaknya, namun UU membatasinya dengan fungsi sosialnya, yang artinya, apabila kepentingan untuk umum menghendakinya maka tanah itu dapat dibebaskan dengan memberikan ganti rugi yang layak kepada pemiliknya .

Pembatasan didalam pasal 20 UU No.5 Tahun 1960 hanya pada fungsi sosial , sedangkan pada pasal 570 KUH Perdata dibatasi penggunaannya pada  tiga hal :

 

1)    Tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

2)    Ketertiban Umum.

3)    Hak-hak orang lain.

FUNGSI SOSIAL TANAH.

Secara sosial,  manusia berkehidupan secara  berkelompok,  dengan demikian segala kepemilikan  tidak secara individu melainkan secara berkelompok  baik berupa tanah, mata air, maupun area perkebunan, tanah yang ditanami oleh kelompok  maka akan dikuasai secara bergantian atau berkelompok.

FUNGSI EKONOMI TANAH.

Setelah mengetahui bahwa fungsi tanah bisa diperjual belikan bahkan bisa untuk dibarter  atau dihibahkan maupun diwasiatkan maka fungsi tanah berubah mempunyai nilai ekonomi, timbul  hukum Perdata dan hukum yang mengatur kepemilikan tergadap penguasaan atas tanah.

Mdjum.blog online.

PENGERTIAN POLITIK

Adalah  proses pembentukan  dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat  yang antara lain berwujudproses pembuatan  keputusan, khususnya dalam Negara.

Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik, selain itu :

  1. Politik adalah usaha  yang ditempuh warga Negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

  2. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan  dan Negara.

  3. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.

PENGERTIAN HUKUM AGRARIA.

Ada beberapa pengertian Hukum Agraria  yang keseluruhannya dipergunakan atau bahkan dilaksanakan sebagai pedoman untuk  Hukum Agraria antara lain :

a.Hukum Agraria adalah keseluruhan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengatur Agraria.  Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1960, (Undang-Undang Pokok Agraria) yang dimaksud dengan Agraria adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, bahkan sampai batas-batas tertentu termasuk juga ruang angkasa.   Seluruh bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang termasuk kedalam wilayah Indonesia adalah karunia Tuhan yang maha Esa dan merupakan kekayaan bangsa Indonesia.

b. Hukum Agraria ialah bagian dari bidang hukum Perdata yang mengatur perihal penguasaan atas sumber-sumber alam yang melekat dan terkandung dalam tanah, yang bertaian dengan sistem hukum yang melahirkan politik hukum tanah dan agraria yang menentukan pengelolaan tanah dan sumber-sumber alam yang ada di dalamnya.

RUANG LINGKUP.

Ruang Lingkup Politik dan Administrasi Agraria meliputi , Hukum  Politik, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara,  Hukum Agraria,  Hukum Perdata, Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Lingkungan Hidup, Hukum Kehutanan, Hukum Antar Golongan, Hukum Ekonomi.

TUJUAN  POLITIK DAN ADMINISTRASI AGRARIA.

Untuk  mengetahui terhadap perubahan –  perubahan  perkembangan  Hukum Agraria, sejak jaman Kolonial sampai dengan  jaman Reformasi

Selain itu pengertian hukum Agraria ada juga pengertian Hukum Tanah  yang berobyek  pada penguasaan atas tanah

Hukum Tanah :

Adalah bagian dari hukum Perdata yang lebih luas  lagi  dan meliputi Hukum Agraria didalamnya yang mengatur perihal penguasaan tanah dalam arti luas, yang bertalian dengan semua tanah yang ada seutuhnya dan hubungan hukumnya yang kongkret  dengan  manusia , menurut lembaga / pranata / peraturan  hukum yang berlaku .

PERBEDAAN   HUKUM  TANAH  DAN  HUKUM AGRARIA

1. Hukum Agraria

  • Obyeknya ialah penguasaan atas sumber-sumber alam yang ada pada tanah.
  • Penekanannya  ialah pada sistem-sistem / stelsel-stelsel serta prinsip-prinsip hukum yang semuanya melahirkan garis-garis perpolitikan atas tanah dan pengaturan penguasaannya oleh manusia.

2. Hukum Tanah

  • Obyeknya ialah penguasaan atas tanah, dengan segala sesuatu yang ada padanya.
  • Penekanannya ialah pada peraturan-peraturan hukum sebagai lembaga-lembaga / pranata hukum yang ada, yang semuanya mengatur tentang tanah dan hubungan hukumnya dengan manusia menurut status hukumnya masing-masing.

Selain itu  menurut  Undang-Undang Pokok Agraria  1960  bahwa pengertian bumi  (berupah tanah)  bukan hanya meliputi permukaan bumi itu saja, tetapi juga termasuk tubuh bumi dan kekayaan yang berada dibawah air, yang dimaksud dengan air adalah air laut (lautan) maupun perairan pedalaman  dan lautan tersebut hanyalah terbatas pada laut yang termasuk wilayah Negara  Republik Indonesia (ayat 5 ), ruang angkasa adalah ruang angkasa diatas bumi dan lautan yang termasuk wilayah Republik Indonesia  (ayat 6 )

Seluruh Bumi, Air, Ruang Angkasa, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara , oleh karenanya Negara berwenang untuk  :

 

1)    Mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan  terhadapnya.

2)   Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang  dengan bumi, air dan ruang angkasa.

3)   Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum yang mengenai  bumi, air,dan ruang angkasa.

 

Mdjum.blog online.

Universitas Kapuas Sintang (Kalimantan Barat)

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, terakreditasi Keputusan

BAN-PT Depdiknas  No.024/BAN-PT/Ak-IX/SI/IX/2005

Dengan alamat  Jalan  J.C.Oevang Oeray Tilp. (0565) 22256,   2025244

Email  : Fisip _ UNKA @ Yahoo.com Sintang.

Itulah tempat saya mengajar perkuliahan Semester Gasal Tahun Akademik 2010/2011

Kelas Reguler dimulai tanggal 20 September 2010

Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan studi Sistem Hukum Indonesia.

    UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

 

POLITIK DAN HUKUM AGRARIA


HAK-HAK PENGUASAAN TANAH MENURUT   UUPA.  

Bahwa  Hak-hak penguasaan tanah menurut UUPA  mempunyai

landasan yuridis  sebagai berikut :

1)   Landasan yuridis ideal, yakni Pancasila.

2)   Landasan Konstitusional , yakni Undang-Undang Dasar 1945.

3)   Landasan Yuridis formal adalah Undang-Undang No.5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1060, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mulai berlaku sebagai hukum Agraria Nasional Indonesia sejak tanggal 24 September 1960, hak – hak atas tanah di Indonesia terdiri atas

  1. Hak Milik  Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 Jo  Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 1960 , tentang UUPA.

  2. Hak Guna Usaha  Pasal 28 sampai dengan Pasal 34  Jo Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 1960, tentang UUPA.

  3. Hak Guna Bangunan Pasal 35 sampai dengan 40 Jo Pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-Undang No.5 Tahun 1960, tentang UUPA.

  4. Hak Pakai, Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Jo Pasal 16 ayat 1 huruf d Undang-Undang No.5 Tahun 1960, tentang UUPA.

  5. Hak Sewa Untuk Bangunan, Pasal 44 sampai dengan Pasal 45  Jo Pasal 16 ayat 1 huruf e Undang-Undang No.5 Tahun 1960, tentang UUPA.

  6. Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan Pasal 46 Jo Pasal 16 ayat 1 huruf f dan g Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang UUPA.

  7. Hak-hak Yang Bersifat Sementara, yakni Hak gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak menumpang, dan Hak Sewa Pertanian yang pada waktu diperlakukan UU No.5 Tahun 1960ini akan diatur dan dalam waktu sesingkat-singkatnya diusahakan untuk bisa dihilangkan karena sifatnya yang bertentangan dengan UU No.5 Tahun 1960 ini (Pasal 53 ayat 1 Jo Pasal 16 ayat 1 huruf  UU No.5 tahun 1960 tentang UUPA).

HAK PENGUASAAN NEGARA YANG BERSUMBER

DARI HAK  ULAYAT


Hukum tanah adat , yang lembaga-lembaga / pranata hukumnya  diatur oleh sistem Hukum Adat yang berlaku bagi  masyarakat hukum adat yang bersangkutan .

Adapun tanah-tanah yang diatur oleh melalui hukum tanah adat ini  ialah sebagai berikut  :

  • Tanah Hak Milik Adat, yang umumnya dikuasai oleh masyarakat Adat setempat secara komunalistis.

  • Tanah Ulayat, atau Tanah Hak Ulayat,  yakni tanah yang dkuasai oleh masyarakat  Hukum Adat, yang bersangkutan yang diperuntukkan bagi para warganya untuk dinikmati dan dimanfaatkan  segala hasilnya  secara bergantian  atau bergiliran secara se adil-adilnya.

  • Tanah Yayasan,  Tanah yayasan adalah tanah milik lembaga sosial atau kemasyarakatan.

  • Tanah Gogolan,  Tanah yang dikuasai oleh penduduk asli suatu desa secara komunalistis selaras  dengan pola kebudayaan masyarakat adat  yang selalu tebal berkadar kebersamaan,  tanah gogolan ini ada yang bersifat tetap, dan ada pula yang tidak tetap, tanah gogolan yang tetap yang kemudian bisa dikuasai  dengan hak milik, sedangkan yang tidak tetap atau sementara bisa dikuasai dengan hak pakai.

  • Tanah Garapan Masyarakat Adat ,  adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat dan digarap oleh masyarakat adat tersebut.

  • Tanah-tanah Adat Lainnya,  yang semuanya dimanfaatkan secara bersama dan hasilnya dinikmati bersama pula oleh masyarakat adat yang bersangkutan.

Dan berkaitan  dengan Hukum Adat khususnya  Tanah Ulayat, Pemerintah telah melakukan terobosan dengan membuat  Peraturan Presiden Republik Indonesia No.36 tahun 2005,tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum  dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.65 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden  Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pebangunan Untuk Kepentingan Umum.

Selain dari Peraturan Pemerintah tersebut  ada Keputusan  Presiden  No.34 tahun 2003, tentang Kebijakan Nasional  Di Bidang Pertanahan, yang mengatur tentang Tanah Ulayat.

HAK PENGUASAAN NEGARA YANG BERSUMBER DARI HAK PERORANGAN

              Pada dasarnya Hukum dapat dibedakan menjadi dua macam,              yaitu Hukum Publik ( Masyarakat )   dan  Hukum Privat (Hukum Perdata),        dengan kata lain Hukum Publik merupakan ketentuan – ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum,      sedangkan Hukum Perdata mengatur kepentingan yang bersifat Keperdataan.

Para Ahli memberikan batasan Hukum Perdata, seperti berikut ini, VAN Dunne  mengartikan Hukum Perdata :

“ Suatu Peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan Individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Sedangkan Hukum Publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi “  (Dunne, 1987 : 1 ).

 

Sedangkan Sudikno Mertokusumo, mengartikan Hukum Perdata sebagai berikut :

“ Hukum Antarperorangan yang mengatur Hak dan Kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan didalam pergaulan masyarakat , pelaksanaannya diserahkan ke masing-masing pihak “  ( Mertokusumo 1986 : 108 )

Dari berbagai rumusan diatas, dapat dikemukakan unsure-unsur yang tercantum dalam definisi Hukum Perdata sebagai berikut :

  1. Adanya kaidah Hukum ( tertulis atau tidak tertulis).

  2.  Mengatur Hubungan Hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain.

  3. Bidang Hukum yang diatur dalam Hukum Perdata meliputi Hukum Orang, Hukum tanah, Hukum Benda, Hukum Waris, Hukum Perikatan, serta Hukum Pembuktian dan Kedaluwarsa.

Dihubungkan penguasaan Negara yang bersumber dari hak perseorangan maka Negara mengatur antara lain :

a)  Pengaturan, penyelenggaraan, peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemeliharaan Bumi, Air, dan ruang angkasa yang ada didalam batas-batas wilayah Negara.

b)  Penentuan dan pengaturan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang (rakyat / warga Negara ) dan bumi, air, serta ruang angkasa.

c)  Penentuan dan pengaturan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, serta ruang angkasa.

 

Kesemua usaha tersebut diatas diselenggarakan oleh Negara sebagai penguasa tanah di Indonesia, yang tujuannya ialah untuk sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.

( Pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3 UU No. 5 Tahun 1960 Jo Pasal 33 UUD 1945 ).

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Hak Penguasaan Negara Yang bersumber dari hak Perseorangan diatur dalam Peraturan Pemerintah antara lain :

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No.36 Tahun 1998, tentang Penertiban dan Pendayagunaan  Tanah Terlantar.

  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 1997, tentang  Pendaftaran tanah.

  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No.40 Tahun 1996, tentang  Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak pakai Atas Tanah.

  4. Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan Republik Indonesia  Dengan badan Pertanahan Nasional  No.KEP-427 /A/J.A/07/2004  dan Nomor : 1/ SKB/BPN/2004, tentang  Penanganan Masalah Pertanahan.

Mdjum.blog online.

    UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

 

POLITIK DAN HUKUM AGRARIA

 

SEJARAH  HUKUM  AGRARIA     

Sebelum  Undang – Undang  Pokok Agraria  (UUPA)  berlaku ( sebelum tanggal  24  September 1960 ) hukum agrarian di Indonesia bersifat dualistis, karena Hukum Agraria pada waktu itu bersumber pada Hukum Adat dan Hukum Perdata Barat.

Hukum Agraria yang berdasarkan pada Hukum Perdata Barat yang berlaku sebelum tanggal 24 September 1960, tersusun dari sumber yang berasal dari pemerintah jajahan, sehingga tidak mustahil  bahwa di dalamnya terselubung tujuan pemerintahan jajahan yang hanya menguntungkan pihaknya. Keadaan semacam ini berakibat bahwa beberapa ketentuan hukum Agraria yang berlaku pada waktu itu menjadi bertentangan dengan kepentingan rakyat Indonesia.

Hukum Perdata Barat yang menyangkut  Agraria tersebut diberlakukan hanya bagi orang – orang yang termasuk ke dalam golongan Eropa dan golongan timur asing, adapun tanah-tanah yang dikuasai oleh kedua golongan penduduk tersebut dinamakan tanah dengan hak-hak barat.

Tanah dengan hak Adat adalah yang tunduk pada tanah hukum Adat dan khusus berlaku bagi golongan penduduk bumiputra (pribumi). Dan corak Hukum Agraria yang dualistis ini berlaku sampai dengan Tahun 1959, dan pada waktu itu pemerintah  berusaha untuk dalam waktu dekat melahirkan Hukum Agraria baru yang bersifat Nasional.

Pada tanggal 24 September 1960, di undangkanlah Undang-Undang No.5 Tahun 1960  melalui Lembaran Negara 1960 No.104 yaitu Undang-Undang mengatur  tentang  Agraria , yang diberi nama Undang-Undang Pokok Agraria  (UUPA).

Dengan berlakunya UUPA sejak Tanggal 24 September 1960 maka ada beberapa peraturan tertulis yang mengatur tentang agraria  yang dinyatakan tidak berlaku  lagi (dicabut) .  Hukum Agraria baru disusun dengan dasar  Hukum Adat , sehingga  hukum Agraria Adat mempunyai peran penting dalam sejarah lahirnya UUPA. Dengan berlakunya UUPA tidak berarti bahwa  hak ulayat tidak diakui  lagi. Hak ulayat tersebut masih diakui sejauh tidak mengganggu atau menghambat pembangunan nasional untuk kepentingan umum.

Dapat dikatakan bahwa Hukum Agraria yang mengatur bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah hukum adat sejauh tidak  sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara (Pasal 5 UUPA) . Semua hak atas tanah dinyatakan berfungsi sosial (Pasal 6 UUPA

TUJUAN HUKUM AGRARIA.

Adalah :

  1. Meletakkan dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang merupakan sarana untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, keadilan bagi  rakyat dan Negara, terutama rakyat tani dalam rangka menuju ke masyarakat adil dan makmur..

  2. Meletakkan dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan.

  3. Meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Mdjum.blog online.

Mata kuliah Sistem Hukum Indonesia terdiri dari :

SISTEM HUKUM INDONESIA

1.   Pengertian  Tata Hukum dan Sistem Hukum

2.   Sejarah Tata Hukum dan Politik Hukum.

3.   Macam-Macam Sisten Hukum

4.   Hukum Tata Negara.

5.   Hukum Administrasi Negara.

6.   Hukum Tata Negara Indonesia dan

Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia.

7.   Hukum Perdata.

8.   Hukum Pidana.

9.   Hukum Acara Perdata.

10.Hukum Acara Pidana.

11.Hukum Internasional

12.Perkembangan Hukum Nasional.

13.Studi Kasus ( mempelajari perkembangan Tata Negara, Administrasi Negara,

Hukum Perdata, Hukum Pidana,  Hukum Acara, Perdata/Pidana dan sebagainya )