TINJAUAN HISTORIS POLITIK AGRARIA

Dalam sejarah dan politik  perkembangan kepemilikan hak atas tanah paling tidak Indonesia telah mengalami enam  kali  goncangan antara lain :

 

  1. Pada masa Belanda  meninggalkan Indonesia dan Jepang menjadi penjajah baru, dalam masa ini penataan kepemilikan  hak atas tanah mengalami  fase awal penataan karena aturan-aturan dan penguasaan tanah  masih atas nama penjajah Belanda sementara Indonesia dikuasai penjajah Jepang. Dalam masa ini sebagian besar tanah bekas perkebunan Belanda dikuasai Jepang  dan belum dilakukan penataan secara teratur, karena hanya kurun waktu 3,5 Tahun Jepang sudah meninggalkan Indonesia.

  2. Pada masa kemerdekaan, pada masa ini penataan tanah eks perkebunan dan tanah yang bersifat massal  banyak dikuasai oleh darurat militer yang bekerjasama dengan penduduk setempat untuk menggarap lahan bekas perkebunan  serta tanah-tanah yang bersifat massal  tersebut , sehingga belum ada penataan secara pasti tentang kepemilikan hak atas tanah.

  3. Pada masa diundangkan UUPA 1960, pada masa ini penataan kepemilikan tanah mulai dilakukan dengan dasar-dasar hukum yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, termasuk didalamnya adalah tanah-tanah yang menjadi obyek Landreform tahun 1964  SK/49/KA/64 tentang redistribusi tentang tanah perkebunan dan tanah yang tidak bertuan  untuk kepentingan penduduk dan desa yang ada disekitar perkebunan dan tanah yang tidak bertuan tersebut, dan belum tuntas mengenai penataan tanah sudah muncul gejolak  tahun 1965 tentang G.30 S / PKI yang menyisahkan  persoalan tentang penataan tanah tersebut.

  4. Pada masa perubahan dari Rezim Orde lama ke Rezim Orde baru dalam masa ini persoalan tanah bermunculan  karena kepemilikan tanah  secara legal dilakukan dengan cara – cara paksa oleh mereka yang berkuasa secara politik pada waktu itu terhadap mereka yang dianggap G.30.S/PKI. Sehingga penataan tanah pada masa Orde baru tersebut tidak bisa memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada masa itu.  Meskipun demikian masyarakat tidak mengalami gejolak karena ditekan oleh pihak aparat keamanan dengan dasar stabilitas keamanan.

  5. Masa Reformasi pergantian dari Rezim Orde baru ke Reformasi menyisakan problem pertanahan yang mengakibatkan tuntutan warga yang merasa dirampas haknya pada masa Orde baru  muncul dipermukaan sehingga hampir  mencapai 50 %  tanah di Indonesia bermasalah. Era Reformasi yang sedang berkembang di masyarakat , serta konsep Desentralisasi (otonomi daerah) yang dicanangkan sejak tumbangnya Rezim Orde baru menjadi dimungkinkan penyelesaian sengketa hukum dilakukan dengan cara non litigasi, sebab penyelesaian ini sebetulnya adalah alternatif  penyelesaian yang lebih cepat, singkat dan dengan biaya murah, serta menjamin jalan konpromi terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

 

Sengketa hak  atas tanah anyak terjadi di berbagai tempat hampir di seluruh Indonesia, baik dipelosok-pelosok desa maupun di perkotaan, sebab tanah tidak akan bertambah  luasnya sementara itu komunitas manusia setiap waktu selalu bertambah seperti deret hitung.  Dengan  demikian persoalan sengketa  hak atas tanah tidak akan pernah berakhir, bahkan akan terus mengalami peningkatan seiring pertambahan jumlah manusia itu sendiri.

”   Masa Reformasi  telah merubah perilaku masyarakat  untuk melakukan  perubahan terhadap kepemilikan tanah, dengan demikian gejolak masyarakat menuntut tanah mulai Nampak dengan longgarnya tekanan terhadap masyarakat  secara keseluruhan.  Keberanian masyarakat menuntut hak atas tanah perkebunan muncul   bersamaan dengan tumbangnya Rezim otoriter  Orde baru dan meluasnya jaringan organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang penguatan masyarakat basis, khususnya kaum petani dan buruh tani yang selama Pemerintahan Orde Baru banyak dipinggirkan dan banyak tekanan. Perubahan perilaku masyarakat Nampak mengedepan pada berapa dekade terakhir , sehingga gerakan buruh tani dan kaum tani seolah secara spontan hampir diseluruh wilayah Indonesia  dengan format dan bentuk yang hampir sama, oleh karena itu bisa diasumsikan munculnya sebuah jaringan yang mulai menguat terhadap kaum tani dan buruh tani yang selama Pemerintahan Orde baru banyak dipinggirkan dan mendapat tekanan. ”

 

Kondisi  sebagaimana gambaran di atas sebenarnya merupakan sebuah problem yang sudah lama ada, akan tetapi baru pada saat sekarang Nampak mengedepan, karena faktor  kebebasan dan euphoria  yang berlebihan dari perubahan Rezim yang awalnya otoriter ke rezim yang lebih longgar.

Sejak diperlakukannya UUPA Tahun 1960 (LN 104 Tahun 1960)  seharusnya problem pertanahan bisa dituntaskan, akan tetapi dalam kenyataannya menyisakan problem yang tidak sedikit harus dipecahkan pada masa sekarang, yaitu

 

  • Masih cukup  banyak unsur dari ketentuan UUPA 1960 sampai kini belum ada penjabaran yang jelas, misalnya : fungsi sosial hak milik atas tana

  • Ada juga Undang-Undang Pokok Lain misalnya  misalnya Undang-Undang Pokok Kehutanan  Tahun 1941 /1999 (LN 167 Tahun 1999)  yang sempat membuka jalur HPH bagi perusahaan besar loging kayu hutan alami dimana jelas ada intervensi hukum oleh Negara yang mirip pernyataan domein dari Hindia Belanda, atas lahan tak terpakai oleh penduduk pribumi (woeste  gronden)

 

Problem pertanahan muncul tidak hanya pada daerah tertentu  di Indonesia, akan tetapi hampir bisa dikatakan meluas berbagai daerah termasuk Jawa dan Luar jawa. Dalam kurun waktu 10 Tahun terakhir tercatat ketegangan-ketegangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Propinsi dan Kabupaten/kota ),  antara DPR Pusat dan DPR Daerah, antara Kadin dan masyarakat sector informal (masyarakat kecil, petani, buruh tani)  antara DPRD dengan ABRI, antara beragam dinas/sektor dan juga antara penduduk pribumi dan pendatang, antara perkebunan negeri dan swasta .

 

Dari penelusuran lewat peraturan perundang-undangan dapat juga diungkap latar belakang, keadaan serta sebab-sebab keberanian masyarakat secara sporadis menuntut kembalinya hak garapan, langkah-langkah apa saja yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam penyelesaian kasus tersebut dan juga faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan atas penyelesaian berbagai kasus sengketa antara pihak perkebunan dengan masyarakat yang menuntut kembalinya hak garapan mereka.

 

Mdjum.blog online.