UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

 

POLITIK DAN HUKUM AGRARIA

 

SEJARAH  HUKUM  AGRARIA     

Sebelum  Undang – Undang  Pokok Agraria  (UUPA)  berlaku ( sebelum tanggal  24  September 1960 ) hukum agrarian di Indonesia bersifat dualistis, karena Hukum Agraria pada waktu itu bersumber pada Hukum Adat dan Hukum Perdata Barat.

Hukum Agraria yang berdasarkan pada Hukum Perdata Barat yang berlaku sebelum tanggal 24 September 1960, tersusun dari sumber yang berasal dari pemerintah jajahan, sehingga tidak mustahil  bahwa di dalamnya terselubung tujuan pemerintahan jajahan yang hanya menguntungkan pihaknya. Keadaan semacam ini berakibat bahwa beberapa ketentuan hukum Agraria yang berlaku pada waktu itu menjadi bertentangan dengan kepentingan rakyat Indonesia.

Hukum Perdata Barat yang menyangkut  Agraria tersebut diberlakukan hanya bagi orang – orang yang termasuk ke dalam golongan Eropa dan golongan timur asing, adapun tanah-tanah yang dikuasai oleh kedua golongan penduduk tersebut dinamakan tanah dengan hak-hak barat.

Tanah dengan hak Adat adalah yang tunduk pada tanah hukum Adat dan khusus berlaku bagi golongan penduduk bumiputra (pribumi). Dan corak Hukum Agraria yang dualistis ini berlaku sampai dengan Tahun 1959, dan pada waktu itu pemerintah  berusaha untuk dalam waktu dekat melahirkan Hukum Agraria baru yang bersifat Nasional.

Pada tanggal 24 September 1960, di undangkanlah Undang-Undang No.5 Tahun 1960  melalui Lembaran Negara 1960 No.104 yaitu Undang-Undang mengatur  tentang  Agraria , yang diberi nama Undang-Undang Pokok Agraria  (UUPA).

Dengan berlakunya UUPA sejak Tanggal 24 September 1960 maka ada beberapa peraturan tertulis yang mengatur tentang agraria  yang dinyatakan tidak berlaku  lagi (dicabut) .  Hukum Agraria baru disusun dengan dasar  Hukum Adat , sehingga  hukum Agraria Adat mempunyai peran penting dalam sejarah lahirnya UUPA. Dengan berlakunya UUPA tidak berarti bahwa  hak ulayat tidak diakui  lagi. Hak ulayat tersebut masih diakui sejauh tidak mengganggu atau menghambat pembangunan nasional untuk kepentingan umum.

Dapat dikatakan bahwa Hukum Agraria yang mengatur bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah hukum adat sejauh tidak  sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara (Pasal 5 UUPA) . Semua hak atas tanah dinyatakan berfungsi sosial (Pasal 6 UUPA

TUJUAN HUKUM AGRARIA.

Adalah :

  1. Meletakkan dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang merupakan sarana untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, keadilan bagi  rakyat dan Negara, terutama rakyat tani dalam rangka menuju ke masyarakat adil dan makmur..

  2. Meletakkan dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan.

  3. Meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Mdjum.blog online.